PDI-P Anggap Kabinet Gaduh Karena Jokowi Terlalu Dengarkan Opini Publik

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan tak terlalu heran dengan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yg selalu gaduh di publik dalam menanggapi berbagai isu strategis.

Terakhir, kegaduhan terjadi antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said serta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli terkait pembangunan Blok Masela.

Hendrawan menilai, kegaduhan selalu terjadi karena Presiden Joko Widodo terlalu menyerahkan solusi dari perbedaan pandangan kepada publik.

(Baca: Gaduh Para Menteri dan Tak “Mempannya” Instruksi Jokowi…)

“Ini yg repot. Repot kalau Presiden terus-menerus menyerahkan manajerial pemerintahan pada opini publik. Berbahaya ini,” kata Hendrawan ketika dihubungi, Selasa (1/3/2016) malam.

Hendrawan mencontohkan, perbedaan pandangan tengah terjadi atas revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

(Baca: Fadli Zon: Masa Harus Diajari Cara Mengendalikan Menteri Jokowi yg Berkelahi?)

Menurut dia, Jokowi terlalu mendengarkan opini publik yg menentang revisi itu sehingga akhirnya pembahasan RUU KPK ditunda.

“Revisi tidak, revisi tidak, akhirnya opini publik. Bukan DPR, DPD, MPR, atau MK yg diminta pandangan, melainkan opini publik,” kata Wakil Ketua Fraksi PDI-P ini.

Hendrawan mengatakan, karena sikap Jokowi yg terlalu mendengarkan opini publik tersebut, para menteri akhirnya berlomba-lomba bagi mendapat dukungan publik melalui opini yg dikembangkan di media massa.

Hendrawan melihat, pertentangan yg terakhir terjadi antara Sudirman dan Rizal dikembangkan oleh staf ahli hingga humas tiap-tiap kementerian.

(Baca: Merasa Dihambat oleh Kolega di Pemerintahan, Sudirman Said Sebut Lebih Enak Versus Mafia)

“Jangan sampai muncul fenomena baru yg disebut tirani opini,” ucap Hendrawan.

Hendrawan meminta Jokowi secara tegas menyelesaikan persoalan ini dengan memanggil kedua menteri yg berbeda pandangan.

Perbedaan pendapat pembangunan Blok Masela di darat atau di laut, kata dia, harus diselesaikan melalui pertemuan kabinet tertutup.

Presiden Jokowi berulang kali meminta menteri-menterinya tak memperlihatkan perbedaan pendapat di ruang publik. Hal ini buat menghindari kegaduhan. (Baca: Soal Kegaduhan di Internal Kabinet, Jokowi Diminta Belajar dari SBY)

Kegaduhan di internal kabinet dikhawatirkan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan dikhawatirkan berdampak negatif bagi iklim investasi nasional.

Sumber: http://ift.tt/1mmsIby

Sumber Artikel PDI-P Anggap Kabinet Gaduh Karena Jokowi Terlalu Dengarkan Opini Publik

Tweet