Isu Politik Uang Yang Memanas Jelang Munas Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com – Dugaan politik uang mencuat menjelang pemilihan ketua umum dalam Musyawarah Nasional Partai Golkar yg rencananya mulai digelar pada April mendatang.

Meski belum terbukti, dugaan bagi-bagi uang ini membuat suhu politik menjadi panas karena diungkapkan segera oleh elite partai berlambang pohon beringin itu.

Adalah Plt Ketua Dewan Perwakilan Daerah I Golkar Sumatera Utara Nurdin Halid yg pertama kali melempar isu dugaan politik uang ini.

Menurut dia, ada pengakuan dari salah sesuatu Ketua Dewan Perwakilan Daerah II di wilayah Sulawesi Utara yg dijanjikan uang oleh seorang calon ketua umum buat memberikan surat dukungan.

“Pengakuan Dewan Perwakilan Daerah II dia dijanjikan 10.000 Dollar Singapura bagi memberi surat dukungan,” kata Nurdin ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (18/2/2016).

Pada Munas Bali pada akhir 2014 lalu, surat dukungan ini dijadikan persyaratan bagi dapat mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum Golkar.

Untuk menjadi calon ketua umum, minimal mengantongi 30 persen surat dukungan dari Dewan Perwakilan Daerah I dan II serta organisasi sayap.

Nurdin belum mau mengungkapkan identitas pengurus Dewan Perwakilan Daerah II atau pun calon ketua umum yg dimaksud.

Sebab, ketika ini belum ada bukti kuat atas pengakuan itu. Namun, menurut Nurdin, pengurus Dewan Perwakilan Daerah II itu mulai langsung menyerahkan bukti kepadanya.

“Setelah ada bukti, mulai aku buka,” ucap Plt Ketua Dewan Perwakilan Daerah I Sumatera Utara ini. Dugaan politik uang ini dibicarakan oleh para Ketua Dewan Perwakilan Daerah I ketika berkumpul di kediaman Nurdin, Rabu (17/2/2016) malam.

Dalam meeting itu, lahir sejumlah kesepakatan buat menghindari politik uang.

Para calon ketua umum dipersilahkan melaksanakan silaturahmi atau penyampaian visi misinya kepada Dewan Perwakilan Daerah II Golkar se-Indonesia, namun harus di bawah kendali dan koordinasi Dewan Perwakilan Daerah I Golkar.

Apabila ada Dewan Perwakilan Daerah II Golkar yg melakukan komunikasi dengan caketum tanpa sepengetahun Dewan Perwakilan Daerah I Golkar, maka Dewan Perwakilan Daerah I Golkar diwajibkan melakukan tindakan organisasi sesuai AD/ART.

DPD I dan II Golkar dalam menerima sosialisasi dari caketum, juga tak dibenarkan membuat atau memberikan surat dukungan.

Belum terbukti

Wakil Bendahara Generik Partai Golkar Bambang Soesatyo juga mengaku mendengar dugaan politik uang jelang Munas Golkar.

Namun, tim sukses Ade Komarudin ini, tak mampu memastikan kebenarannya sehingga tidak mau yang berasal bicara.

“Saya juga mendapat keterangan ada caketum yg bagi-bagi uang akan Rp 5 juta hingga 20.000 dolar AS dan menjanjikan 1-2 miliar rupiah sesuatu suara ketika pemilihan nanti. Entah benar entah tak namanya juga rumor atau informasi,” ujar Bambang.

Bambang memastikan Ade Komarudin tak melakukan politik uang ketika bersilaturahim dengan pengurus daerah.

Ia menilai, pernyataan Nurdin tak perlu ditanggapi serius karena belum terbukti. Nurdin juga tak berani menyebut siapa pengurus Dewan Perwakilan Daerah II dan calon ketua umum yg dimaksud.

“Kenapa harus panik. Santai saja,” ucap dia.

Namun, Bambang mengakui pihaknya telah mengumpulkan surat dukungan dari Dewan Perwakilan Daerah I dan II.

Saat ini, kata dia, surat dukungan yg berhasil dikumpulkan telah melebihi 30 persen atau minimal syarat yg diatur dalam AD/ART bagi maju sebagai Ketum Golkar.

“Mereka spontan menyerahkan dukungan karena itu perintah AD/ART. Tanpa paksaan dan iming-iming,” kata Bambang.

Selidiki

Sementara itu, Mahyudin yg juga telah mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum, mengaku belum mendengar adanya politik uang menjelang Munas.

Dia berharap hal tersebut tak terjadi.

“Saya berharap tak ada kejadian seperti itu dalam Munaslab. Saya tak milik duit kalau seperti itu. Kalau aku soal menjual pikiran konsep visi dan misi. Saya tak harus merendahkan diri aku seperti itu,” kata Mahyudin ketika dihubungi, Kamis (18/2/2016).

Mahyudin menilai, sebaiknya persoalan ini jangan dibawa ke ranah publik karena belum terbukti.

Menurut dia, mulai lebih baik seandainya persoalan ini diselidiki lalu secara internal.

“Harusnya jadi catatan dan diselidiki. Perlu selidiki secara hukum. Kalau di Golkar kan banyak pejabat, kalau dia dikasih 10.000 dollar apakah masuk gratifikasi?” ucap dia.
Sumber: http://ift.tt/1mmsIby

Sumber Artikel Isu Politik Uang Yang Memanas Jelang Munas Golkar

Tweet