JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI Effendi Simbolon mengkritik kebijakan bebas visa yg berlakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Menurut Effendi, Indonesia lebih banyak mendapatkan kerugian dari kebijakan tersebut.
Ia menuturkan, pemerintah beralasan memberikan bebas visa pada ratusan negara bagi meningkatkan pendapatan devisa negara.
Namun, Effendi menilai mayoritas negara yg diberikan bebas visa adalah negara yg masyarakatnya tak memiliki tradisi berlibur ke luar negeri.
“Kebijakan bebas visa sebagai solusi buat meningkatkan devisa, itu tak setimpal,” kata Effendi dalam meeting gabungan antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan pemerintah di ruang Banggar, Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/2/2016).
Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, dalam meeting Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat bersama Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dua waktu lalu, direkomendasikan agar kebijakan bebas visa bagi ratusan negara dibatalkan.
Pemerintah dianggap tak terbuka dan kebijakan itu dinilai memberikan lebih banyak kerugian. (baca: Berlakukan Bebas Visa, Jokowi Tak Cemas Isu Keamanan)
“Misalnya saya, liburan ke luar negeri bukan karena bebas visa,” ujarnya.
Effendi melanjutkan, kebijakan bebas visa bagi ratusan negara juga membuat pengawasan masuk dan keluarnya warga negara asing semakin sulit.
Ia khawatir kebijakan ini mulai meningkatkan status Indonesia sebagai negara tujuan kelompok radikal. (baca: Kunjungan Orang Asing ke Indonesia Naik 4,8 Persen di 2015)
“Apakah ada jaminan backpackers itu bawa uang ke Indonesia, apakah ini cara kami mendapatkan dollar?” kata dia.
Pemerintah memberlakukan kebijakan bebas visa kunjungan terhadap 84 negara di dunia. (baca: Menpar Usulkan Tambahan 80 Negara Bebas Visa Tahun Ini)
Kemudian, pemerintah melakukan penambahan kepada negara hingga akhirnya bebas visa diberlakukan kepada total 174 negara di dunia.
(baca: Penambahan Negara Bebas Visa ke Indonesia Diteken April)
Negara-negara baru yg mendapatkan fasilitas bebas visa kunjungan diantaranya Australia, Brasil, Ukraina, Kenya, Uzbekistan, Banglades, Kamerun, Palestina, Honduras, Pakistan dan Mongolia, Sierra Leone, Uruguay, Bosnia-Herzegovina, Kosta Rika, Albania, Mozambik, Macedonia, El Salvador, Zambia, Moldova, Madagaskar, Georgia, Namibia, Kiribati, Armenia, Bolivia, Bhutan, Guatemala, Mauritania, dan Paraguay.
Ada dua negara yg tak dimasukkan daftar negara yg diberi fasilitas bebas visa. Negara-negara tersebut yaitu negara yg aktif dalam perdagangan narkoba dan eksportir ideologi ekstrem.
Hal ini dikerjakan bagi menghindari Indonesia menjadi ladang baru ideologi ekstrem dan radikal. Juga terdapat negara-negara yg diberi perhatian khusus, merupakan Brasil, China, dan Australia.
Brasil diberi setelah hubungan membaik pasca-konflik diplomatik terkait perkara hukuman mati.
Sumber: http://ift.tt/1mmsIby
Sumber Artikel Effendi Simbolon Kritik Kebijakan Jokowi Bebas Visa
0 Response to "Effendi Simbolon Kritik Kebijakan Jokowi Bebas Visa"
Posting Komentar