JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Generik Partai Gerindra Fadli Zon menilai, langkah kubu Aburizal Bakrie mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tidak mampu dilepaskan dari intervensi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H Laoly terhadap dualisme Partai Golkar.
“Kita sama-sama tahu bahwa proses panjang setahun lebih di Partai Golkar ini mendapat intervensi kuat pemerintah dengan memakai instrumen hukum,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1/2016).
Menurut dia, pemerintah selama ini seolah memiliki pemikiran bagi menarik sebanyak-banyaknya dukungan partai politik demi mulusnya jalan pemerintahan. Padahal, tidak ada jaminan pemerintah mulai bekerja dengan baik karena banyaknya dukungan dari parlemen.
“Pemerintah tak yakin diri,” ucap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini.
(Baca: Golkar Dukung Pemerintah, Gerindra dan PKS Tetap Setia di KMP buat Mengawasi)
Faktanya, lanjut Fadli, parpol oposisi yg tergabung dalam Koalisi Merah Putih selama ini tak pernah mengganggu jalannya pemerintahan. Parpol oposisi justru mendukung pemerintah apabila kebijakan yg diambil berpihak kepada rakyat.
“Cara berpikir pemerintah seolah semakin banyak dukungan partai mulai semakin lancar, itu cara berpikir keliru. Karena masalah bukan di parpol di dalam atau di luar, melainkan masalah di pemerintahan sendiri, tak bisa mengonsolidasi kekuasaan. Ini persoalan leadership,” ucap Fadli.
Deklarasi dukungan Golkar kubu Aburizal terhadap pemerintah disampaikan dalam penutupan Kedap Pimpinan Nasional Golkar di JCC Senayan, Jakarta, Senin (25/1/2016) malam.
(Baca: Demi SK Pengesahan, PPP Djan Faridz Akan Dukung Pemerintah)
Pernyataan dukungan diserahkan Aburizal kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yg hadir dalam acara tersebut.
Wakil Presiden Jusuf Kalla turut menyaksikan deklarasi dukungan itu. Selain mengubah haluan politik, Rapimnas Golkar yg digelar selama tiga hari ini juga mengambil sesuatu keputusan utama lainnya, yakni menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
Namun, kubu Aburizal meminta pengesahan terlebih dulu dari pemerintah sehingga mempunyai legalitas buat menyelenggarakan munaslub. Aburizal menyatakan tak mulai maju lagi dalam munaslub tersebut.
Ketua Generik PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz usai menghadiri rapimnas tersebut juga menyampaikan mulai membawa partainya mendukung pemerintahan Jokowi-JK.
Sumber: http://ift.tt/1mmsIby
Sumber Artikel Fadli Zon: Pemerintah Tak Percaya Diri
0 Response to "Fadli Zon: Pemerintah Tak Percaya Diri"
Posting Komentar